Pemerintah menyadari bahwa kunci dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan kita adalah dengan meningkatkan profesionalitas guru yang dikaitkan dengan kesejahteraan dan perlindungan profesi guru,dan hal tersebut sudah tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada 4 (empat) esensi utama dalam UU tersebut. Pertama, semua guru dinilai layak mengajar jika menguasai 4 (empat) kompetensi utama yaitu; Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Sosial, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Kepribadian. Kedua, semua guru harus mengikuti proses sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai tanda kewenangan mengajar. Ketiga, semua guru harus memiliki kualifikasi minimal Sarjana (S1) atau Diploma 4 yang sesuai dengan bidang yang diajarkannya sebagai syarat untuk mengikuti proses sertifikasi pendidik, dan Keempat, kepada semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi.

Akan tetapi, penerapan UU No. 14 Tahun 2005 tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan saja. Banyak hal yang menjadi kendala dan tantangan, diantaranya populasi guru sekitar 2,8 juta orang dengan tidak kurang 1,7 juta orang diantaranya belum memiliki ijazah S1 atau D4. Tak kalah pentingnya bahwa penerapan UU dimaksud bagaimanapun melibatkan pemerintah kabupaten dan kota mengingat telah diterapkannya desentralisasi pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Maka dalam hal ini, Depdiknas sebagai institusi yang mengemban amanah tersebut, telah menggagas rancangan program yang khusus mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2005, yaitu Program "BERMUTU" (Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading) yang didukung penuh oleh Pemerintah Belanda dan Bank Dunia. Dan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan dari Program BERMUTU tentu dengan mempelajari pengalaman-pengalaman dari negara-negara lain yang telah maju pendidikannya.

Sebagai tindak lanjut dari Program BERMUTU tersebut, Kepala LPMP Gorontalo Ibu Hj. Luizah F. Saidi, M.Pd selama 4 (empat) hari penuh dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 2008, mengikuti Short-Courses di Negara Belanda yang diselenggarakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan didukung penuh oleh Bank Dunia. Tujuan dari Short-Courses yang diikuti oleh Kepala LPMP tersebut adalah untuk mempelajari langsung tentang kebijakan, peraturan, serta implementasi terkait dengan 7 bidang yang menjadi cakupan Program "BERMUTU" yaitu Sertifikasi Guru, KKG dan MGMP, Pengakuan Hasil Belajar Sebelumnya (PHBS), Uji Kompetensi Guru, Program Induksi bagi Guru Pemula, Pengembangan Profesionalitas Guru Berkelanjutan dan Sistem Promosi, serta Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh bagi Guru.

Menurut Ibu Hj. Luizah F. Saidi, M.Pd, hasil yang diharapkan dalam kegiatan Short-Courses di Belanda, selain untuk meningkatkan wawasan peserta yang kondusif bagi partisipasi dan kontribusinya dalam pengelolaan Program BERMUTU, yang lebih penting lagi adalah tersusunnya laporan kegiatan yang berisi himpunan berbagai gambaran tentang praktek-praktek terbaik internasional (international Best Practices) yang dapat dijadikan rujukan atau leasson learnt yang dapat direkomendasikan dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan Program BERMUTU.

Read More...

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi berimplikasi pada sistem pengelolaan pendidikan. Otonomi bidang pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tingkat kabupaten/kota perlu didukung oleh sistem pendataan guru yang melibatkan setiap unsur pengelola pendidikan pada tingkat sekolah, kecamatan dan kabupaten/kota, dibawah koordinasi provinsi, sehingga tercipta sistem pemutakhiran data guru secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Ditjen PMPTK sedang menyusun data perencanaan Kebutuhan Guru tahun 2010-2014. Berbagai variabel akan sangat mempengaruhi akurasi data perhitungan kebutuhan guru tersebut, seperti data jumlah siswa, data jumlah rombongan belajar, kebijakan RKB-USB, sekolah inklusi, dan sekolah daerah terpencil

Perencanaan Kebutuhan Guru tahun 2010-2014 disusun untuk dijadikan acuan bagi instansi yang berwenang dalam mengkaji ulang kebutuhan guru serta dasar perhitungan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam menentukan kuota bagi LPTK untuk penyelenggaraan pendidikan profesi guru yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hasil analisis perhitungan kebutuhan guru juga digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerataan dan redistribusi guru.

Agar Data Perencanaan Kebutuhan Guru tahun 2010-2014 memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis diperlukan kegiatan validasi data ke daerah. Kegiatan validasi data tersebut melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk workshop yang dipandu oleh petugas dari Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK. Validasi data yang melibatkan ketiga instansi tersebut diharapkan dapat mereduksi kesalahan data yang muncul sebagai akibat dari berbagai faktor.
Dengan mengundang peserta dari enam (6) Dinas Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo masing-masing dinas mengutus 2 orang petugas data, hari ini bertempat di Ruang Sidang LPMP Gorontalo diselenggarakan Workshop Validasi Data Perencanaan Kebutuhan Guru Negeri dan Swasta Tahun 2010 - 2014. Sebagai penyelenggara kegiatan tersebut dari Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK Depdiknas, yaitu Bapak Sarwin Zain, Bapak Zulkarnaen, Bapak Maman Sumantri, dan Bapak Suwilis.

Menurut Sarwin Zaid, tujuan dari kegiatan ini adalah :

Mendapatkan data yang akurat tentang jumlah guru yang ada (existing) pada semua jenjang pendidikan berdasarkan jumlah bidang studi, satuan pendidikan, dan wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)tahun 2010-2014.

Mendapatkan informasi yang akurat tentang proyeksi kebutuhan guru pada semua jenjang pendidikan berdasarkan jumlah bidang studi, satuan pendidikan, dan wilayah pada tahun 2010-2014.

mendapatkan informasi tentang proyeksi jumlah rombongan belajar dan ruang kelas berdasarkan satuan pendidikan untuk tahun 2010-2014.

Memperoleh informasi tentang prediksi kebutuhan guru untuk 2010-2014 berdasarkan rombongan belajar, bidang studi, dan wilayah.

Sementara itu ditempat terpisah, Bapak Zulkarnaen menambahkan bahwa "sasaran dari kegiatan worshop validasi dan perencanaan kebutuhan guru ini adalah 33 Dinas Pendidikan Provinsi, 33 LPMP, dan 483 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kebetulan hari ini sampai besok kita laksanakan di Gorontalo, seterusnya kita akan keliling daerah sampai sasaran dimaksud terpenuhi", jelasnya.

Read More...

Selama hampir seminggu lebih Inspektur Jenderal (ITJEN) DEPDIKNAS sejak tanggal 10 sampai dengan 23 November 2008 telah melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Komprehensif di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo tahun anggaran 2007 dan 2008. Team ITJEN DEPDIKNAS tersebut berjumlah 7 orang dengan Penanggungjawab Bapak Marhusa Panjaitan, SH. MA.
Anggotanya team lainnya, yaitu :

1. Drs. Alim Siadari, MA.
2. Drs. DarsonoSuwarno, SH.
3. Dra. Sri Wahyuni
4. Sudji Hastuti
5. Nurrekawati, S.Si
6. Priyanto Kusumo W., S.Sos.

Dalam pernyataannya, Bapak Drs. Alim Siadari, MA. mewakili Team ITJEN DEPDIKNAS mengatakan bahwa selama pengawasan dan pemeriksaan kami menemukan dua hal positif di LPMP Gorontalo ini.

Yang pertama bahwa LPMP Gorontalo telah melakukan kerjasama dengan Pusat Bahasa UNG Gorontalo dalam meningkatkan kompetensi SDM pegawainya dalam hal Pelatihan TOEFL. Ini "luar biasa" dan penting diapresiasi, mengingat tantangan kedepan dalam era globalisasi ini peran penggunaan Bahasa Inggris ini sangat diperlukan, apalagi teman-teman staf masih banyak peluang dan kesempatan studi keluar negeri. Modal lainnya, bahwa SDM pegawai LPMP Gorontalo 81% sudah Sarjana, 12% lainnya bahkan sudah S-2. Ini merupakan "modal" penting bagi suatu lembaga untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Kemudian yang kedua, mengenai laporan pelaksanaan kegiatan baik dari segi administrasi maupun keuangannya sudah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan standar prosedur ISO 9001:2000.

"walaupun demikian, tentu masih banyak kelemahan-kelemahan yang mesti dibenahi kedepan agar nantinya produk dari LPMP Gorontalo bisa eksis keluar dan juga pimpinan kita di departemen. Kelemahan yang pertama kami lihat, adalah kawan-kawan yang duduk sebagai Tenaga Widyaiswara belum memiliki program tahunan yang secara rutin harus dilaksanakan disamping kegiatan-kegiatan yang sifatnya permintaan dari pusat maupun permintaan dari pemda. Disamping itu karena mereka juga PNS harusnya perlu melaksanakan aktifitas sehari-hari sesuai dengan Tupoksi mereka yaitu pengembangan strategi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo. Tugas mereka semestinya bisa mengkaji masalah-masalah pendidikan sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan di Gorontalo khususnya" ungkap Pak Alim lebih lanjut.

Read More...

Read More...

Read More...